Lautan Truk Kepung Kantor Gubernur Kalsel: Sopir Mengeluh Sulit Solar dan Maraknya Pungli
BANJARBARU – Ratusan sopir truk dari berbagai penjuru Kalimantan Selatan (Kalsel) memadati kawasan perkantoran Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Rabu (13/5/2026). Aksi unjuk rasa ini merupakan puncak keresahan para sopir terkait peliknya birokrasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan praktik pungutan liar yang kian mencekik.
Rela Konvoi Sejak Subuh
Pantauan di lapangan menunjukkan ratusan armada truk terparkir rapi memenuhi area Gubernuran. Massa aksi juga membentangkan berbagai spanduk berisi sindiran tajam dan aspirasi kepada pemerintah daerah.
Solidaritas para sopir ini terlihat dari asal daerah mereka. Tak hanya dari Banjarbaru, banyak di antaranya datang dari wilayah jauh seperti Hulu Sungai Selatan (HSS). Sejumlah sopir bahkan mengaku sudah memacu kendaraannya sejak subuh demi bisa menyuarakan nasib mereka tepat waktu di depan kantor Gubernur.
Curhatan Sopir: Antre Seharian hingga Pungutan Liar
Acuy, salah satu sopir asal Liang Anggang, membeberkan realita pahit yang harus ia hadapi setiap hari. Ia mengaku terpaksa turun ke jalan karena sulitnya mendapatkan solar untuk operasional angkutan pasirnya.
"Mau tidak mau kami harus beli minyak di SPBU agar dapat harga normal. Tapi perjuangannya berat, harus mengantre satu hari satu malam," ujar Acuy.
Selain masalah waktu antrean, para sopir juga dihadapkan pada aturan pembatasan kuota harian:
Kendaraan Plat Hitam:
Maksimal 60 liter.
Kendaraan Plat Kuning:
Maksimal 80 liter.
Namun, beban yang paling menguras kantong adalah dugaan adanya pungutan liar (pungli) di sekitar area SPBU.
Acuy mengungkapkan bahwa para sopir sering kali harus membayar "biaya tambahan" kepada oknum preman agar bisa mengantre dengan tenang.
"Harapannya supaya masuk ke SPBU mana saja lancar. Sekarang ini kadang ada biaya tambahan siluman sampai Rp250 ribu hingga Rp300 ribu," keluhnya.
Menuntut Solusi Nyata
Melalui aksi damai ini, para sopir mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk:
Memperbaiki sistem distribusi BBM subsidi agar lebih tepat sasaran dan mudah diakses.
Memberantas praktik pungli dan premanisme di area SPBU yang merugikan pekerja logistik.
Memastikan kelancaran stok solar agar roda ekonomi para sopir truk tidak terhenti di kemacetan antrean.