Ribuan Sopir dan Warga Kepung Kantor Gubernur Kalsel, Tuntut Mafia Solar Ditindak

BANJARBARU — Ribuan sopir truk bersama masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Supir Kalimantan dan LSM SAKUTU (Sahabat Anti Kecurangan Bersatu) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Rabu (13/5/2026).

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kelangkaan BBM subsidi jenis biosolar yang dinilai semakin menyulitkan para sopir angkutan dan pelaku usaha kecil di Kalimantan Selatan.

Sekitar 1.800 massa aksi datang menggunakan kurang lebih 600 unit truk serta ratusan armada bus dari berbagai daerah di Kalsel. Mereka membentangkan spanduk dan menyuarakan tuntutan agar pemerintah segera menindak dugaan mafia BBM subsidi serta praktik pelangsiran solar di sejumlah SPBU.

Para sopir mengaku selama ini harus mengantre berjam-jam di SPBU, namun kerap tidak mendapatkan jatah biosolar subsidi. Akibatnya, mereka terpaksa membeli solar eceran dengan harga tinggi yang mencapai Rp20 ribu per liter.

“Kami ini bekerja untuk makan keluarga. Tapi sekarang mencari solar subsidi saja susah. Kalau beli eceran, harganya mencekik,” ujar salah satu sopir peserta aksi.

Massa menilai distribusi BBM subsidi saat ini tidak tepat sasaran dan diduga banyak disalahgunakan untuk kepentingan industri tertentu. Mereka meminta pemerintah mengembalikan hak masyarakat terhadap BBM subsidi, khususnya bagi sopir angkutan dan pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada biosolar.

Aspirasi massa diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Selatan, M Syarifuddin, yang mewakili Gubernur Kalsel H Muhidin. Sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Kalsel turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Meski demikian, para demonstran tetap mendesak agar dapat bertemu langsung dengan Gubernur Kalsel untuk menyampaikan tuntutan mereka secara terbuka.

Ketua LSM SAKUTU, H Aliansyah atau yang dikenal dengan julukan “Raja Demo”, menyampaikan kritik keras terhadap persoalan kelangkaan BBM yang dinilai terus berulang tanpa solusi nyata.

“Demo hari ini karena kelangkaan BBM. Kami meminta kepada Gubernur Kalsel, Polda Kalsel, dan TNI agar sama-sama menuntaskan kelangkaan BBM. Jangan ada lagi kelangkaan solar di Kalimantan Selatan,” tegasnya di hadapan massa aksi.

Ia berharap aksi tersebut menjadi momentum pembenahan distribusi BBM subsidi di Kalimantan Selatan.

“Kami berharap setelah penyampaian aspirasi hari ini tidak ada lagi solar mahal dan tidak ada lagi BBM yang diduga dilarikan ke tambang,” ujarnya.

H Aliansyah juga memberi ultimatum kepada pihak terkait agar segera menyelesaikan persoalan tersebut dalam waktu tujuh hari.

“Kalau memang tidak sanggup mengatasi persoalan ini, lebih baik mundur dari jabatan. Kami ingin melihat pejabat benar-benar bekerja, bukan sibuk korupsi sementara rakyat sulit mencari makan,” katanya yang disambut sorakan massa.

Dalam aksi tersebut, TikTokers viral “Babeh Aldo” turut hadir menyuarakan keresahan para sopir terkait dugaan penimbunan dan penyalahgunaan BBM subsidi.

Menurut Aldo, persoalan kelangkaan BBM subsidi di Kalimantan Selatan sudah berlangsung lama dan diperparah tingginya harga Dexlite maupun solar industri.

“Permasalahan ini sebenarnya sudah lama terjadi. Ditambah lagi harga Dexlite dan solar industri yang terlalu tinggi,” katanya.

Ia menduga tingginya aktivitas industri pertambangan di Kalimantan Selatan menjadi salah satu penyebab biosolar subsidi sulit ditemukan di pasaran.

“Pertumbuhan ekonomi tambang sangat besar. Jadi kami menduga biosolar ini larinya ke industri pertambangan,” ujarnya.

Aldo juga menyinggung dugaan adanya praktik penimbunan BBM yang disebut telah berlangsung lama dan diduga melibatkan oknum tertentu.

“Banyak laporan masuk ke saya soal gudang-gudang penimbunan BBM dari para sopir. Kami sebenarnya ragu kalau pihak kepolisian tidak tahu,” katanya.

Ia meminta Kapolda Kalimantan Selatan segera merespons tuntutan masyarakat dan membongkar praktik penimbunan solar yang dinilai merugikan rakyat.

“Saya yakin demi menjaga kondusivitas Banua, Kapolda Kalsel bisa bijaksana membongkar praktik penimbunan solar,” pungkasnya.